Sungai Rawa Harus Jadi Ibu Kota Kecamatan

SIAK (RP) - Kendati saat ini Kecamatan Pesisir masih dalam proses penelitian oleh Pemkab Siak, namun dari aspirasi masyarakat meminta agar Desa Sungai Rawa, dijadikan sebagai ibu kota kecamatan. Pasalnya letak desa tersebut berada di tengah-tengah desa lainnya, makanya diharapkan dalam pembahasan di tingkat eksekutif maupun legeslatif agar Sungai Rawa tetap dijadikan sebagai ibu kota.

‘’Kita minta Sungai Rawa dijadikan ibu kota kecamatan, karena letaknya cukup strategis dan bisa dijangkau oleh desa-desa yang akan bergabung ke dalam Kecamatan Pesisir,’’ ujar Ketua Pembentukan Kecamatan Pesisir Ir Ajis kepada Riau Pos, Senin (28/6) usai menemui Ketua Komisi I DPRD Siak, di DPRD Siak.

Ia yang datang ke Komisi I DPRD Siak bersama warga Sungai Rawa, menyampaikan dokumen pemekaran kecamatan agar dapat dipelajari oleh Komisi I, sehingga ketika berkas pemekaran itu diajukan oleh Pemkab Siak ke DPRD Siak, maka Komisi I sudah menguasai historis pemekaran kecamatan tersebut.

Ajis mengaku, semua dokumen pemekaran yang disampaikan sudah sesuai dengan fakta di lapangan. Bahkan dari 13 desa semuanya sudah menandatangani persetujuan bahwa Desa Sungai Rawa dijadikan ibu kota kecamatan setelah kecamatan ini disahkan.

Ia menyebutkan, proses pengajuan pemekaran Kecamatan Sungaiapit menjadi Kecamatan Pesisir ini sudah empat tahun berlangsung dan pihaknya meminta agar pembentukan Kecamatan Pesisir itu segera disahkan. Apalagi jika melihat kondisi di lapangan cukup memprihatinkan, terutama bagi masyarakat yang ingin mengurus proses administrasi ke Kantor Camat Sungaiapit cukup jauh.

Ketua Komisi I DPRD Siak Mester H Hamzah didamping Muhtarom dan Syamsurizal menyambut baik kedatangan perwakilan masyarakat. Namun pihaknya belum bisa berbuat banyak, karena berkas usulan pembentukan Kecamatan Pesisir belum masuk ke DPRD Siak.

‘’Kita sangat mendukung upaya panitia, jika itu sudah sesuai dan bulat mufakat, maka kita akan merespon dengan baik. Tapi sampai saat ini berkas pengajuan pembentukan kecamatan itu belum masuk ke kita,’’ ujarnya.

Namun ia meminta, selama proses pembentukan kecamatan ini berlangsung, masyarakat harus menjaga situasi di lapangan tetap kondusif dan jangan sampai ada konflik internal di tengah masyarakat, sehingga rencana ini menjadi batal. Makanya semua persoalan harus didudukkan dengan baik dan dikomunikasikan, sehingga proses pembentukan kecamatan ini akan berjalan dengan baik dan lancar.(ksm)

http://www.riaupos.com/new/otonomi.php?act=full&id=864&kat=8

Riau Pos 29 Juni 2010